krwtimes - Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karawang, Jawa Barat menggelar kegiatan sosialisasi persepsi anti korupsi dan penandatanganan pakta integritas di Kantor Pertanahan Karawang pada Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Kantah Karawang dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kepala BPN Karawang, Manase Danial Binsar melalui Kepala Subbagian Tata Usaha, Susanti Sanapiah mengatakan, pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju WBK sebenarnya telah diajukan sejak tahun lalu. Namun, karena belum berhasil, pihaknya kembali mengajukan tahun ini.
“Jadi sebenarnya dari tahun kemarin kita sudah mengajukan pencanangan ZI, tapi gagal. Nah tahun ini kita mengajukan kembali karena ingin meraih predikat menuju WBK,” ujar Susanti.
Ia menjelaskan, salah satu syarat dalam pencanangan zona integritas tersebut adalah penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran pegawai. Dalam komitmen itu, seluruh pihak di lingkungan kantor pertanahan menyatakan sikap menolak praktik pungutan liar maupun korupsi.
“Seluruh kantor pertanahan berkomitmen bahwa tidak ada pungli dan tidak ada korupsi,” katanya.
Selain penandatanganan pakta integritas, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi persepsi anti korupsi guna menyamakan pemahaman internal pegawai maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan pelayanan pertanahan.
Menurut Susanti, pihak eksternal yang hadir di antaranya dari organisasi profesi, mitra kerja hingga Asisten Surveyor Kadastral (ASK).
“Kita juga menginformasikan kepada masyarakat dan pihak eksternal bahwa di kantor pertanahan sudah no pungli dan no korupsi,” ucapnya.
Ia menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari pegawai Kantah Karawang, Asisten Surveyor Kadastral, mitra perbankan BSI, serta Perkumpulan Rumah Susun Indonesia (Perumnas).
Dalam kesempatan itu, Kantah Karawang juga menerima penghargaan dari Perumnas atas pelayanan sertifikasi yang dinilai lebih cepat.
“Ada piagam penghargaan dan ucapan terima kasih dari Perumnas kepada kantor pertanahan karena membantu pelayanan sertifikasi menjadi lebih cepat,” tandasnya. (kt)


